Walai.id, SURABAYA – Pemerintah mempercepat integrasi data bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran bantuan semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Implementasi sistem tersebut ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang kini dilakukan melalui sistem terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos Digital menghubungkan berbagai basis data pemerintah sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data.
Melalui sistem tersebut, informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.
Untuk mendukung implementasi sistem tersebut, Kemkomdigi menyediakan infrastruktur berupa Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kedua platform itu memungkinkan pertukaran data antar-kementerian dan lembaga berlangsung secara aman, cepat, dan real time.
Integrasi data tersebut diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan, mengurangi potensi data ganda, serta memudahkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah juga memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh proses pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan diamankan menggunakan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga kini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan validitas data penerima bantuan sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat yang aktif mendukung pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, sinkronisasi data bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” kata Qodari.
Ke depan, interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi pengembangan layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.