BANGKALAN, WALAI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menghentikan berbagai bentuk kebocoran anggaran yang dinilai menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan para ulama perlu mengetahui berbagai perkembangan dan kebijakan pemerintah karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta berperan sebagai pemimpin di tengah rakyat.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian memaparkan capaian pembangunan infrastruktur yang baru diresmikannya, yakni pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Prabowo, proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dan menjadi contoh bagaimana anggaran negara dapat memberikan manfaat besar apabila dikelola secara efektif.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. Seribu kilometer jalan ini memakan anggaran Rp5,4 triliun. Bayangkan kalau Rp20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun, berapa ribu jembatan yang bisa kita bangun untuk rakyat kita,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah terus berupaya menutup celah kebocoran yang selama ini menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan serta penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Kita juga telah menutup ratusan tambang tanpa izin,” ujarnya.
Menurut Presiden, pengawasan terhadap sumber daya alam harus terus diperkuat mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional.
“Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan menjaga dan mengelola kekayaan negara sangat bergantung pada hadirnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, memberantas korupsi, serta memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.