Walai.id, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya risiko global dan dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor pertanian, industri pengolahan, serta hilirisasi pangan melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas di Jakarta, pada Rabu (10/6/2026).
Selain memperluas akses pembiayaan, BI juga terus mendorong peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurut Ricky, ketidakpastian global saat ini menghadirkan berbagai tantangan bagi sektor pangan nasional, mulai dari fluktuasi harga komoditas, pembatasan ekspor oleh sejumlah negara, hingga meningkatnya biaya logistik dan impor.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dinilai turut memengaruhi harga pangan impor dan biaya sarana produksi pertanian.
“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Ricky.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, menegaskan bahwa inovasi pada sektor hulu menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
Menurutnya, komoditas pangan yang masuk kategori volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan kondisi cuaca ekstrem.
Untuk mendukung agenda kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045, BRIN telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas lebih dari 10 ton per hektare yang tahan terhadap banjir, kekeringan, dan lahan berkadar garam tinggi.
“Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga,” kata Arif.
Dari sisi pengelolaan pasokan, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyampaikan bahwa intervensi di lapangan terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, sebanyak 2.890 Kios Pangan telah beroperasi untuk memperkuat akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.
Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan juga datang dari kalangan dunia usaha. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menegaskan bahwa sektor swasta siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional.
“Kadin mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah yang selama ini dinilai menghambat investasi di sektor pangan. Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama,” ujarnya.
Ke depan, Bank Indonesia memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga riset untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.