Walai.id, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan sistem GovTech yang ditargetkan menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sekitar 80 persen sistem GovTech pemerintah saat ini telah terintegrasi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah terkoneksi dalam satu platform yang didukung teknologi AI.
Hal itu disampaikan Luhut usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
“Semua data sekarang mulai terkoneksi dan dibersihkan menggunakan AI. Ke depan, sistem ini akan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan integrasi sistem tersebut dengan National Single Window di Kementerian Keuangan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara dan perluasan basis pajak.
Luhut mengatakan digitalisasi akan membantu pemerintah menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini belum terdata secara optimal.
Menurutnya, basis data yang lebih lengkap dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak sekaligus membuka peluang pembinaan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.
Pengembangan GovTech dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital pemerintah yang telah tersedia sebelumnya, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara.
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 daerah yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota.
Luhut menyebut Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan sistem tersebut. Jika tahap uji coba berjalan sesuai rencana, implementasi nasional akan dilakukan pada Oktober 2026 dan mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Selain GovTech, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem identitas digital terpadu atau digital single ID yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini.
Melalui sistem tersebut, penyaluran bantuan sosial dan berbagai program bantuan pemerintah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran karena didukung data yang terintegrasi dan analisis berbasis AI.
Menurut Luhut, transformasi digital yang sedang dijalankan merupakan langkah strategis menuju pemerintahan modern yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan kecerdasan buatan secara menyeluruh dalam layanan publik dan pengelolaan data pemerintahan.