News  

Bupati Maros Hadiri Serah Terima LHP BPK atas LKPD 2025

Walai.id, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Maros kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Maros Chaidir Syam, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Maros Muhammad Gemilang Pagessa, Wakil Bupati Maros A. Muetazim Mansyur, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Maros A. Davied Syamsuddin. Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Maros dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga audit negara.

Baca Juga :  PENAS XVII Buka Peluang Investasi 53 Miliar untuk Jagung Maros

Penyerahan LHP BPK merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah serta memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil pemeriksaan ini juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan di tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga :  Bakar Baju PDH Sebagai Protes: Ketua KNPI Wajo Bongkar Intervensi Terselubung di Internal KNPI Makassar

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros akan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tidak hanya sebatas memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.