Walai.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan peran penting jaksa perempuan sebagai garda terdepan penegakan hukum di tengah meningkatnya kejahatan digital, yang semakin kompleks, mulai dari penipuan daring hingga manipulasi bukti berbasis teknologi seperti deepfake.
Menurut Meutya, penguasaan isu dan literasi digital kini menjadi prasyarat agar penegakan hukum tetap adil dan berpihak pada korban.
“Kita memasuki era deepfake dengan kecerdasan buatan yang bisa membuat sesuatu yang jelas menjadi samar, bahkan menghapus jejak digital. Jaksa perempuan harus memiliki kapasitas digital yang kuat untuk menjaga integritas pembuktian dan melindungi korban, khususnya perempuan dan anak-anak,” ujar Meutya dalam Seminar Nasional Perempuan PERSAJA Berkarya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Menkomdigi menilai jaksa perempuan merupakan pilar penting dalam transformasi institusi penegakan hukum. Dengan penguasaan isu digital, jaksa perempuan dapat mendorong penegakan hukum yang adaptif, berorientasi pada korban, dan selaras dengan prinsip keadilan berbasis data.
Meutya juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kejaksaan dalam membangun ekosistem hukum digital yang aman. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk percepatan penanganan perkara siber, penyediaan digital evidence chain yang standar, penanganan kebocoran data, edukasi publik mengenai etika digital, serta penguatan penegakan UU ITE dan UU PDP.
Sinergi tersebut juga menempatkan jaksa perempuan pada posisi strategis, berada di titik temu antara perlindungan masyarakat, transformasi digital, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Data PERSAJA mencatat dari 11.948 jaksa di Indonesia, sebanyak 3.848 atau sekitar 32,21 persen merupakan jaksa perempuan. Angka ini menunjukkan adanya critical mass yang memberi dampak nyata terhadap budaya institusi, kualitas penegakan hukum, dan arah transformasi penegakan hukum nasional.
“Pemberdayaan jaksa perempuan adalah investasi jangka panjang bagi Indonesia. Kita membangun masa depan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman,” ujar Meutya.
Ia juga mengajak peserta seminar untuk memanfaatkan momentum ini dalam memperkuat kapasitas digital, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan meneguhkan komitmen dalam menghadirkan penegakan hukum yang melindungi dan memberdayakan masyarakat.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah memperkuat kapasitas digital, memperluas jejaring kolaborasi, dan meneguhkan komitmen untuk menghadirkan penegakan hukum yang melindungi, memberdayakan, dan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.