Walai.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional di tengah berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mengawali sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk tetap bersatu serta meningkatkan kinerja dalam menghadapi tantangan nasional. Menurut Presiden, bencana dan hambatan yang terjadi tidak boleh menjadi alasan terhentinya agenda pembangunan dan transformasi bangsa.
Presiden menegaskan bahwa di tengah berbagai cobaan, bangsa Indonesia justru harus bekerja lebih keras dan lebih disiplin dalam melanjutkan proses pembangunan nasional.
“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para peserta pengarahan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi nasional harus dirasakan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk di Papua. Ia menilai bahwa penghapusan kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan merupakan syarat utama bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan modern.
Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan sebagian rakyatnya hidup dalam kondisi kekurangan, kesulitan ekonomi, apalagi mengalami kelaparan.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” tegas Presiden.
Dalam pengarahan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Menurutnya, capaian tersebut harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, serta distribusi hasil pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat.
Presiden mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, untuk mengelola kekayaan negara secara bijaksana. Ia menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan sumber daya nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menilai bahwa praktik korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang akan berdampak langsung pada penderitaan rakyat serta menghambat pembangunan nasional.
“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari kekayaan negara, dan membiarkan kekayaan negara dicuri serta diselundupkan, pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Menurutnya, jabatan publik merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat, bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi.
Presiden menutup arahannya dengan menegaskan bahwa setiap pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas kepada rakyat dipersilakan untuk melepaskan jabatannya.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.
Pengarahan tersebut menjadi penegasan sikap pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan Papua, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan secara inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.