News  

92 KCP Layanan Pos Universal Baru Beroperasi

Walai.id, Sumatera Utara – Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) resmi beroperasi di berbagai wilayah terpencil Indonesia. Ekspansi ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan layanan pos serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau masyarakat hingga pelosok.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, kehadiran KCP LPU merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat distribusi BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat.

“Penambahan 92 KCP LPU ini kita harapkan dapat segera menjalankan amanah Presiden. Pada Oktober lalu, Presiden menugaskan agar 35 juta keluarga penerima manfaat dapat menerima BLT paling lambat akhir November,” ujar Meutya saat meresmikan 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (09/11/2025).

Baca Juga :  AS Siap Tingkatkan Investasi, Pemerintah Pastikan Iklim Usaha RI Makin Kompetitif

Dengan penambahan ini, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak ialah Nusa Tenggara Timur (14 kantor)Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

Meutya berharap keberadaan kantor-kantor tersebut dapat menggerakkan perekonomian lokal. “Harapannya, ekonomi di wilayah itu tumbuh dan kantor pos bisa mandiri, tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan program KCP LPU merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga layanan publik tetap hadir hingga wilayah tersulit sekalipun.

“Jika hanya melihat sisi bisnis, PT Pos Indonesia tidak mungkin membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu pemerintah hadir melalui Komdigi untuk memastikan layanan universal tetap berjalan,” katanya.

Baca Juga :  Pabrik Raksasa USD1,2 Miliar di Karawang Siap Pasok 150 Ribu Mobil Listrik

Haris menambahkan, pihaknya tengah menjalankan inisiatif ‘KCP LPU Merdeka’ agar kantor-kantor tersebut dapat mandiri secara finansial dan memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.

“Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, dananya bisa dialokasikan untuk membuka layanan baru di daerah lain,” jelasnya.

Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Komdigi dan PT Pos Indonesia untuk memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat distribusi bantuan sosial, serta menghadirkan layanan pos yang inklusif dan berkeadilan. Program ini juga mendukung visi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan akses layanan digital dan sosial hingga tingkat desa.