Walai.id, Maros – Bupati Maros, Dr. H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., M.H, menghadiri kegiatan Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Kebijakan Terpadu Pertahanan Negara tahun 2025 yang digelar di Aula Hotel Aryaduta, Kota Makassar, Rabu 29/10/2025.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan dalam mendukung upaya pertahanan negara yang terpadu dan berkelanjutan.
Sosialisasi tersebut menjadi wadah penting untuk memperdalam pemahaman para pemangku kepentingan daerah mengenai arah kebijakan pertahanan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga membahas dukungan dan kesiapan dari pemerintah daerah sebagai bagian dari bahan evaluasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional.
Dalam forum tersebut, para peserta menerima penjelasan mengenai strategi pembinaan ketahanan wilayah, peran daerah dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional, serta urgensi kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pertahanan negara yang adaptif dan responsif terhadap berbagai ancaman.
Bupati Chaidir Syam menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam berperan aktif mendukung kebijakan pertahanan nasional. Ia menekankan bahwa kesiapan daerah menjadi unsur penting dalam memperkuat pertahanan negara secara menyeluruh.
“Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pertahanan negara. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi ajang penyusunan draft Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2026 yang akan menjadi acuan strategis bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pertahanan negara.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Maros, dapat lebih siap dalam menjalankan peran strategisnya, sekaligus memperkuat koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah pusat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.