Walai.id, Ambon – Pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dengan pelayanan publik yang tepat sasaran.
Kewajiban ini diwujudkan dengan memastikan setiap program prioritas dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi V/Kominfo melaksanakan pemantauan terhadap sejumlah program strategis di Provinsi Maluku. Rangkaian kunjungan dilakukan ke Koperasi Desa Merah Putih (Wayame dan Silale), Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 14 Ambon.
Dalam kunjungan ke tiga lokasi, Asisten Deputi Koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan MBG di SMP Negeri 14 Ambon. Menurutnya, keberadaan 19 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) telah membantu kelancaran program, namun perlu ada perbaikan dalam manajemen logistik dan pengawasan kualitas agar tujuan meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa tercapai lebih optimal.
“Kami melihat MBG berkontribusi besar bagi kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, namun perlu ada perbaikan dalam manajemen logistik dan pengawasan kualitas makanan,” ujar Agung pada siaran prers dilaman resminya, Rabu, 01/10/2025.
Selain MBG, pemantauan juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan, serta pemenuhan gizi masyarakat. Namun, masih dibutuhkan penguatan, antara lain melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pendampingan koperasi, penguatan jaringan telekomunikasi, penambahan kuantitas dan kualitas tenaga medis muda di daerah 3T, serta peningkatan efektivitas distribusi logistik program MBG.
Melalui pemantauan ini, diharapkan dapat teridentifikasi capaian, tantangan, serta potensi pengembangan program agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan publik yang merata dan mendukung kesejahteraan masyarakat di Maluku.