Walai.id, Jakarta – Pemerintah memastikan langkah cepat dalam penanganan pasca bencana dengan menyiapkan skema Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Hibah RR) untuk mempercepat penyediaan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur di delapan wilayah terdampak.
Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratiknodalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/9/2025).
“Yang penting bagi kita adalah tata kelola. Di satu sisi kita harus merespons secepat mungkin kebutuhan masyarakat, di sisi lain kita harus mengikuti tata akuntabilitas,” ujar Pratikno.
Rapat membahas penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang secara regulasi hanya diperuntukkan bagi kondisi tanggap darurat dan hunian sementara. Untuk pembangunan rumah masyarakat, pemerintah akan menggunakan skema Hibah RR yang dananya diajukan melalui Kementerian Keuangan.
Skema ini akan diterapkan di Kabupaten Lebak (Banten), Mamuju dan Majene (Sulawesi Barat), Sukabumi (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), Nduga (Papua Pegunungan), Nagakeo (NTT), serta Provinsi Bali. Daerah terdampak diminta segera menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) sebagai syarat pencairan dana.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa format R3P akan disederhanakan agar lebih efisien. “Skema Hibah RR akan dipercepat agar masyarakat segera mendapatkan kepastian hunian dan pemulihan fasilitas penting pasca bencana,” ujarnya.
Selain pembangunan hunian, hibah juga mencakup pemulihan infrastruktur, fasilitas sosial seperti sekolah dan tempat ibadah, sektor ekonomi, hingga lintas sektor lainnya. Pemerintah juga mendorong percepatan penyediaan lahan relokasi melalui bank tanah yang dikoordinasikan oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK, dengan memperhatikan hasil kajian BMKG dan Badan Geologi agar aman dari potensi bencana.
Rapat turut dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kemendikdasmen, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan Bappenas.