Walai.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Webinar Literasi Pengelolaan Keuangan Negara bertema “Membangun Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Mewujudkan Kesejahteraan”, pada Kamis (14/8/2025).
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, mengapresiasi kerja sama yang terjalin. “Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DJPb dan BGN. Mari kita sukseskan program MBG melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efektif,” ujarnya.
Sekretaris Utama BGN, Sarwono, menilai kegiatan ini sebagai forum interaktif untuk memperdalam pemahaman tata kelola anggaran bagi para pengelola keuangan BGN, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan dan percepatan sertifikasi bagi para pejabat pengelola keuangan di BGN,” katanya.
Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Moudy Hermawan, memaparkan secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan negara.
“Kami memiliki jajaran di seluruh Indonesia, baik di Kanwil Perbendaharaan maupun KPPN, yang siap memberikan bimbingan teknis untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik,” jelasnya.
Moudy juga menguraikan dua mekanisme utama pembayaran. Pertama, Pembayaran Langsung (LS), yakni pembayaran dari bendahara negara langsung ke rekening penyedia barang/jasa. Kedua, Uang Persediaan (UP), yang digunakan untuk kebutuhan operasional harian dalam jumlah tertentu melalui bendahara pengeluaran.
Webinar ini dihadiri oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC, Direktur Pelaksanaan Anggaran Moudy Hermawan, perwakilan KPPN, Kanwil Perbendaharaan, serta para akuntan BGN di berbagai wilayah.
BGN berharap kegiatan ini mampu meningkatkan literasi keuangan dan kualitas pengelolaan anggaran di seluruh jajarannya. Hal ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional MBG dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.