Walai.id, Paris — Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan media yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap jurnalis perempuan.
Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, dalam Sidang Biro ke-69 Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC) UNESCO yang digelar di Paris, Prancis, Kamis (19/6/2025).
Dalam pidatonya, Fifi menyampaikan bahwa Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang juga merupakan mantan jurnalis perempuan, memiliki perhatian khusus terhadap isu gender, terutama perlindungan terhadap jurnalis perempuan di berbagai wilayah.
“Menkomdigi Meutya Hafid adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli pada isu-isu gender, khususnya menyangkut keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujar Fifi.
Lebih lanjut, Indonesia memperkuat komitmennya melalui peran strategis sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik untuk periode 2023–2027. Dalam peran tersebut, Indonesia turut serta dalam proses penilaian terhadap proposal proyek di bidang informasi dan media yang diajukan ke IPDC UNESCO.
“Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai anggota Biro IPDC UNESCO dengan mengevaluasi 89 proposal proyek yang telah diterima Sekretariat IPDC hingga 18 Mei 2025, ditambah satu proposal susulan dari Mauritius,” jelas Fifi.
Salah satu fokus utama evaluasi adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang akan didanai selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan perhatian terhadap keselamatan jurnalis perempuan, khususnya dari komunitas adat dan kelompok rentan.
“Indonesia perlu menyampaikan pandangan kritis atas proposal pembangunan media yang akan memperoleh pendanaan IPDC tahun 2025,” tegas Fifi.
Menurut Fifi, keaktifan Indonesia dalam forum IPDC UNESCO mencerminkan kepemimpinan negara dalam sektor komunikasi global, sekaligus menunjukkan komitmen nyata untuk memperjuangkan media yang inklusif, berkeadilan gender, dan berpihak pada negara berkembang.
“Sidang kali ini merupakan momentum penting untuk mengawal transparansi dan dampak positif dari pendanaan proyek-proyek media UNESCO tahun 2025,” pungkasnya.