Walai.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan dalam KTT G20 di Bali pada 2022 sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/3/2025), pemerintah dan mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.
“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mendukung pencapaian ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini memiliki empat kelompok kerja, yakni energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.
Sebagai bagian dari implementasi JETP, 54 proyek telah mendapatkan dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya memperoleh hibah senilai USD233 juta. Selain itu, IPG telah mengamankan jaminan sebesar USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih, seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
“Dalam pertemuan ini, beberapa proyek strategis turut dibahas, di antaranya proyek panas bumi Muara Laboh di Sumatera Barat yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Selain itu, terdapat proyek tenaga surya di Saguling serta program dekarbonisasi pembangkit listrik Cirebon Power. Kami juga membahas potensi proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, untuk segera dimasukkan dalam pipeline JETP,” kata Airlangga.
Rapat ini juga menyoroti langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi, termasuk revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dinilai krusial untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon serta mengoptimalkan pendanaan hijau.
“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian dan mendorong percepatan pencairan pendanaan berbagai skema. Selain itu, sistem pemantauan berbasis digital akan dioptimalkan agar stakeholder dapat mengakses data secara transparan,” tambah Airlangga.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, serta mitra internasional, termasuk Duta Besar Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG). Selain itu, hadir pula perwakilan dari Uni Eropa, Denmark, Norwegia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), International Energy Agency (IEA), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).