Walai.id, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam rangka silaturahmi serta konsultasi terkait pendampingan untuk program gizi nasional. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Kamis (20/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menegaskan pentingnya peran Kejaksaan dalam mengawal kebijakan yang akan diambil oleh Badan Gizi Nasional.
“Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Jaksa Agung.
Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh badan tersebut, yaitu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, dengan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, pendampingan dari Kejaksaan Agung diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai dari arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan.
Sebagai langkah konkret, disepakati bahwa Kejaksaan Agung akan mendampingi Badan Gizi Nasional dalam berbagai aspek, termasuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), bantuan hukum (legal assistance), serta pengawalan dalam proses pelelangan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
“Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan,” tegas Jaksa Agung.
Kedua belah pihak berharap kerja sama ini dapat mempercepat implementasi program-program gizi nasional yang berdampak luas bagi masyarakat, dengan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.