Walai.id, Nasional – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19/3/2025, dengan fokus pada penguatan sektor industri padat karya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran guna meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, serta sektor padat karya lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain dan juga melakukan harmonisasi tarif yang sudah dilakukan. Selain itu, pemerintah merespons barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. Kami akan membentuk satgas untuk melakukan percepatan,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya.
Presiden Prabowo juga mendorong agar sektor padat karya dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat daya saing dan mempercepat realisasi investasi.
Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi dengan menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dan subsidi bunga 5 persen. Fasilitas ini akan menyasar sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur.
“Kita berharap bahwa sektor padat karya ini dapat ditangani dengan baik agar lapangan kerja tercipta. Dengan adanya EU CEPA, industri ini diharapkan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN telah bekerja sama mempersiapkan langkah deregulasi yang diperlukan.
“Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti minggu depan melalui rapat terbatas, sehingga langkah-langkah dapat segera diumumkan. Deregulasi ini diharapkan tidak mengurangi rekomendasi yang justru menghambat masuknya industri ke Indonesia,” jelas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam melakukan pengawasan agar deregulasi berjalan efektif. “Instruksi Presiden sangat jelas dan baik mengenai deregulasi, karena hal ini akan mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih kokoh,” tutup Luhut.