Walai.id, Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kesejahteraan manusia.
Hal ini disampaikan Wamen PPPA dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia.
“Pancasila memiliki prinsip universal yang sangat relevan dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang adil dan merata. Sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin yang harus mendapat prioritas dalam kebijakan kesehatan,” ujar Wamen PPPA pada Sabtu (8/2/2025).
Dalam refleksi terhadap kebijakan kesehatan saat ini, Wamen PPPA menyoroti bahwa kesehatan masuk dalam tujuan Pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya dalam program “Kesehatan untuk Semua”. Selain itu, kesetaraan gender menjadi bagian dari transformasi ketahanan sosial dan budaya yang diintegrasikan dalam arah pembangunan nasional. Komitmen ini diperkuat melalui Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, dan kesehatan.
“Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih menjadi tantangan. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang merata. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan guna menjamin standar pelayanan yang setara di seluruh wilayah,” kata Wamen PPPA.
Di sisi lain, Wamen PPPA juga menyoroti isu kesehatan mental yang sering terabaikan. Banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas, dengan membangun pusat konseling dan penyuluhan yang dapat menjangkau perempuan dan anak-anak. Menurut data dari UNFPA, masalah kesehatan reproduksi juga menjadi penyebab utama kesehatan buruk dan kematian pada perempuan usia subur, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berperspektif gender, Wamen PPPA menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi kesehatan. Perempuan memiliki peran besar dalam pengelolaan dan produksi pangan, sehingga kebijakan ketahanan pangan harus melibatkan mereka secara aktif. Selain itu, analisis kebijakan kesehatan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender, khususnya dalam isu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan berbasis gender.
“Ke depan, pemerintah harus memastikan adanya standar layanan kesehatan yang berkualitas, setara, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan kesehatan yang memungkinkan perempuan untuk melaporkan isu-isu kesehatan secara aman juga menjadi langkah penting dalam mencegah stigma dan diskriminasi. Dengan adanya data kesehatan yang terpilah berdasarkan gender, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam memastikan akses kesehatan universal bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Wamen PPPA.
Sementara itu, mantan Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Prof. Nila Moeloek, menegaskan bahwa kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Ia juga menyoroti pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Selain aspek kesehatan fisik, Prof. Nila juga menekankan perhatian terhadap kesehatan mental, terutama pada anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan mental masyarakat, terutama anak-anak, perlu mendapat perhatian serius. Di samping itu, Prof. Nila juga membahas tantangan dalam dunia pendidikan terkait dengan kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa rendahnya rata-rata IQ masyarakat Indonesia menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga pengajar sangat penting, dan ia mengusulkan agar sekolah-sekolah memiliki guru yang berkualitas untuk membentuk generasi yang lebih sehat dan cerdas.
“Penerapan prinsip Pancasila dalam sistem kesehatan Indonesia sangat penting. Kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari amanah Pancasila yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai sistem kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan,” ujar Prof. Nila Moeloek.