Walai.id, Lima – Indonesia mengungkapkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pasar kredit karbon dan perdagangan digital dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) yang berlangsung di Lima, Peru, pada Jumat (15/11/2024).
Forum ini merupakan bagian dari APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024 dan dibuka oleh Presiden Peru, Dina Boluarte, serta dihadiri oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.
Dalam dialog tersebut, Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pasar kredit karbon yang terhubung secara regional akan sangat mendukung transisi energi bersih dan berkeadilan di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.
“Pasar kredit karbon yang saling terhubung ini penting untuk mendukung transisi energi bersih, yang tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga bagi Indonesia,” ujar Mendag Budi.
Forum ini membahas sejumlah rekomendasi dari ABAC, antara lain mengenai instrumen pembiayaan inovatif melalui Currency Basket Indexed-Bonds, pasar kredit karbon interoperable, dan digitalisasi perdagangan serta infrastruktur digital. Mendag Budi juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pasar karbon di Indonesia, yang memiliki lebih dari 577 juta ton kredit karbon, serta menciptakan interoperabilitas bursa perdagangan karbon yang memberikan manfaat bagi Indonesia.
Indonesia juga menyoroti kemajuan yang telah dicapainya dalam pengurangan emisi karbon. Negara ini telah berhasil mengurangi kebakaran hutan hingga 82 persen dan menurunkan tingkat deforestasi ke angka terendah dalam dua dekade terakhir. Selain itu, Indonesia aktif dalam restorasi ekosistem mangrove yang memainkan peran penting dalam penyerapan karbon.
Sebagai bukti komitmen Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan langkah progresif Indonesia dalam memulai pasar karbon domestik yang nantinya diharapkan dapat terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.
Selain itu, Mendag Budi juga menekankan pentingnya perdagangan digital dalam forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa Indonesia terus melakukan digitalisasi, termasuk dalam fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital. Ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital, mendorong pengembangan niaga-el (perdagangan elektronik), dan membangun ekosistem layanan keuangan digital yang lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 90 miliar, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencakup transaksi niaga-el, travel daring, dan teknologi finansial (tekfin). Mendag Budi menegaskan bahwa perdagangan digital lintas batas adalah keniscayaan dalam perdagangan internasional dan penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sambil menjaga keamanan dan privasi data masyarakat.