Walai.id, Maros – Di tengah masa kampanye Pilkada Maros 2024, tim sukses pasangan calon nomor urut 2, Chaidir Syam – Muetazim Mansyur, terlibat dalam kontroversi. Saat melakukan kampanye di wilayah Tanralili pada Senin (7/10/2024).
Anggota DPRD Maros dari Fraksi PAN, Haeriah Rahman, membuat pernyataan yang memicu kritik tajam. Dalam orasi politiknya, Haeriah menyatakan bahwa jika Pilkada tahun ini gagal, Kabupaten Maros akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama lima tahun, dan kemungkinan Plt Bupati bisa berasal dari luar daerah seperti Tana Toraja, Sumatera, atau Bali.
Pernyataan ini dinilai sebagai hoaks oleh Direktur Salewangang Institute, Makmur Daeng Sikki. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat menyesatkan.
“Sebagai politisi, seharusnya memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Menyebarkan informasi yang tidak benar bisa berpotensi pidana. Jika kotak kosong menang, aturan jelas menyebutkan Pilkada akan digelar kembali tahun 2025,” ujar Makmur.
Makmur juga menekankan bahwa kesepakatan antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri sudah sangat jelas mengenai penanganan kotak kosong.
Tidak ada skenario di mana Plt Bupati akan menjabat selama lima tahun, apalagi berasal dari luar daerah. Ia mengimbau agar timses Chaidir Syam lebih fokus pada penyampaian program yang konkret dan dapat diukur, daripada menyebarkan informasi yang tidak akurat.
Selain itu, Makmur juga mengkritik janji politik Chaidir Syam pada Pilkada sebelumnya yang hingga kini belum terealisasi.
“Lima tahun lalu, Chaidir Syam berjanji menuntaskan masalah air bersih di wilayah pesisir, menciptakan 20 ribu lapangan kerja, dan memberikan bantuan modal kepada UMKM berbasis dusun. Namun, janji-janji tersebut belum terpenuhi,” ungkap Makmur.
Ia menilai kinerja Chaidir Syam selama menjabat sebagai Bupati Maros kurang memuaskan.
“Jika harus memberikan nilai, saya hanya bisa memberi raport 5 dari 10 untuk Chaidir Syam. Dengan nilai itu, dia belum layak naik kelas,” pungkasnya.