News  

Pemerintah Dorong Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat

Walai.id, Surabaya – Dalam menghadapi situasi perekonomian global yang tidak menentu, terutama pasca konflik di Timur Tengah dan ketegangan antara Rusia-Ukraina, Pemerintah fokus pada potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor domestik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 yang lebih tinggi.

Dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Selasa (7/05/2024), di Kota Surabaya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan digitalisasi, kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia berpotensi naik 4,1 kali lipat dari baseline tahun 2030.

Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam transaksi, mendukung pelaporan pajak yang tepat waktu, dan memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Baca Juga :  Mendag Zulkifli Hasan: Dukung Inklusivitas Perdagangan Asia Pasifik

HLM juga dianggap strategis dalam mendorong kelancaran percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Kehadiran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu daerah pada HLM dan arahan dari pimpinan sangat menentukan langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Capaian transaksi non-tunai untuk pajak daerah dan belanja daerah telah mencapai di atas 90% di sebagian besar wilayah di Indonesia sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD. Namun, implementasi non-tunai untuk retribusi masih cukup minim.

Untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah serta optimalisasi infrastruktur termasuk layanan sinyal lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Dorong Peningkatan Akses Permodalan bagi UMKM Industri Kuliner

Selain itu, penguatan ekosistem digital belanja Pemerintah Daerah melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga perlu didorong.

Implementasi KKI tidak terlepas dari peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola RKUD.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan aspek digital BPD dalam rangka penguatan kebijakan ETPD pemda.

HLM juga memberikan apresiasi kepada pemda dan OPD yang memiliki nilai transaksi KKI tertinggi se-Jawa Timur, serta pemda level digital dengan nilai 100%.

Dengan demikian, upaya Pemerintah dalam mendorong digitalisasi di tingkat daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *