Walai.id, Makassar – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memberikan panduan praktis kepada masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks selama pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Melalui Kampanye Pemilu Damai 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengingatkan untuk mengikuti prinsip “BAS.”
“B pertama, Baca informasi dengan hati-hati. A kedua, Ayo cek dulu kebenaran informasinya. S yang terakhir, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA. Saring dulu sebelum sharing,” ungkapnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).
Menteri Budi Arie Setiadi mencontohkan salah satu konten hoaks yang berhasil diidentifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo.
Sebuah unggahan video pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
“Ini salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa merugikan kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, terus memantau dan mengidentifikasi berita hoaks serta ujaran kebencian di media sosial.
Menkominfo menjelaskan bahwa tindakan tegas dilakukan dengan menghapus konten hoaks dalam waktu 1×24 jam melalui patroli siber.
Menteri Budi Arie Setiadi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Ia mengimbau seluruh masyarakat agar menggunakan teknologi digital dengan bijak dan sejuk.
Dalam acara tersebut, Menkominfo didampingi oleh beberapa pejabat, termasuk Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto.
Turut hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.