Walai.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyoroti urgensi regulasi terkait transformasi digital dalam pidatonya.
Menurutnya, regulasi semacam ini harus dihasilkan secara holistik agar perkembangan teknologi dapat menghasilkan potensi ekonomi baru dan tidak menghambat ekonomi yang sudah ada.
“Regulasi transformasi digital yang mencakup segala hal harus diciptakan secara holistik, dan pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mencapai hal ini. Kita berharap bahwa perkembangan teknologi akan menciptakan peluang ekonomi baru, bukan mengancam ekonomi yang sudah ada atau mengikisnya,” ujar Presiden dalam sambutan pembukaannya pada Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023, yang diadakan di Istana Negara Jakarta pada Senin, 25 September 2023.
Presiden juga mengungkapkan bahwa regulasi semacam ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, melalui regulasi transformasi digital ini, pemerintah berupaya memberikan kerangka hukum untuk mendukung industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
“Industri kreatif perlu mendapat perlindungan. UMKM kita juga harus mendapat perlindungan dari dampak dunia digital yang terus berkembang ini,” tambah Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan regulasi terkait perdagangan di media sosial atau social commerce di Indonesia. Ini dilakukan untuk mengakomodasi dampak besar yang dialami oleh pelaku UMKM di Indonesia karena regulasi tersebut terlambat diterapkan.
“Kami baru saja mengadakan pertemuan terbatas tentang penggunaan media sosial dalam e-commerce. Regulasi mengenai hal ini mungkin akan segera dikeluarkan. Dampaknya sangat signifikan. Hanya dalam beberapa bulan keterlambatan sudah menghasilkan efek yang signifikan,” papar Presiden.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa dunia digital adalah fenomena yang tak bisa dihentikan. Bahkan negara-negara besar juga menghadapi tantangan yang serupa dalam mengatur perkembangan teknologi yang sangat cepat.
“Selama pertemuan G20 yang terakhir di India, terdapat diskusi khusus tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) oleh enam negara. Bahkan negara-negara besar pun memiliki kekhawatiran serius tentang perkembangan kecerdasan buatan ini,” ungkap Presiden.
“Regulasi sering kali tertinggal dan terlambat, dan akibatnya kita harus berurusan dengan perkembangan teknologi yang selalu melaju lebih cepat daripada regulasi. Kita harus terus belajar, bahkan ketika kita masih menguasai satu aspek, hal-hal baru seperti kecerdasan buatan generatif sudah muncul. Ini hanya satu contoh dari sejumlah inovasi dalam kecerdasan buatan yang terus berkembang,” tambahnya.