Walai.id, Nasional – Ombudsman RI dan Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka posko pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jakarta pada Kamis 31/08/2023, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan.
Posko ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan hambatan yang mereka alami dalam mengakses program KUR.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyatakan bahwa posko pengaduan ini merupakan wadah untuk mengajukan keluhan terkait program KUR. Dia berharap masyarakat yang memiliki keluhan terkait KUR dapat memanfaatkan posko ini, sehingga masalah-masalah tersebut dapat segera diatasi oleh Ombudsman dan Kemenkop UKM. Program KUR dianggap strategis karena berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa keluhan yang umumnya disampaikan oleh masyarakat terkait program KUR mencakup masalah agunan atau jaminan, serta prosedur pengajuan KUR yang dianggap cukup rumit. Ombudsman akan mengevaluasi hambatan-hambatan ini untuk memastikan akses KUR tidak terhalang.
Masyarakat juga berharap mendapatkan pendampingan dan pelatihan setelah mendapatkan KUR agar usaha yang didanai KUR dapat memberikan hasil yang baik.
Sebelumnya, Ombudsman RI dan Kemenkop UKM telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kerja sama ini bertujuan untuk mencegah maladministrasi, mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan SDM.
Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, mengungkapkan bahwa masyarakat sering enggan melaporkan kendala yang mereka alami dalam mengakses KUR. Oleh karena itu, posko pengaduan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah tersebut.
Posko pengaduan KUR dapat diakses baik secara langsung maupun daring. Posko tatap muka tersedia di berbagai lokasi, termasuk kantor Ombudsman RI dan pasar-pasar induk. Sedangkan melalui daring, masyarakat dapat mengirimkan keluhan melalui email, nomor WhatsApp, dan call center yang disediakan.
Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan menggunakan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO).
Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap program KUR untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Ia berharap kegiatan ini akan memberikan gambaran yang jelas berdasarkan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program KUR bagi pelaku UMKM.