Walai.id, MAKASSAR – Wakil Bupati Maros, A. Muetazim Mansyur, S.T., M.Si., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah.
Pertemuan yang mengangkat tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Iduladha Tahun 2026” itu dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), Bank Indonesia, serta anggota TPID dari berbagai daerah.
Dari Kabupaten Maros, selain Wakil Bupati, turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarwilayah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan menjelang Iduladha. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas strategis sehingga diperlukan langkah antisipasi yang terukur dan berbasis data.
“HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” ujar Fatmawati dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan sempat mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi pada awal tahun 2026. Pada Februari lalu, inflasi daerah tercatat mencapai 6,13 persen secara tahunan (year on year). Namun berkat sinergi berbagai pihak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, angka inflasi berhasil ditekan menjadi 2,68 persen dan kembali masuk dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama,” katanya.
Meski kondisi inflasi menunjukkan tren yang membaik, sejumlah komoditas pangan masih menjadi perhatian pemerintah. Fatmawati menyebut komoditas seperti cabai rawit, cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut, hingga udang basah memerlukan pengawasan khusus karena berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Ia menjelaskan bahwa ketahanan stok beberapa komoditas strategis masih relatif terbatas. Cabai rawit misalnya hanya memiliki ketahanan stok sekitar tiga hari, sementara gula pasir mencapai 31 hari dan cabai besar sekitar 34 hari. Adapun stok beras tercatat mampu bertahan hingga 408 hari, bawang merah 384 hari, bawang putih 72 hari, dan daging sapi sekitar 220 hari.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Iduladha, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret, seperti menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan kerja sama antar daerah yang memiliki surplus dan defisit komoditas tertentu.
“Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” tegas Fatmawati.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung pelaksanaan operasi pasar murah dan berbagai program stabilisasi harga sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Maros A. Muetazim Mansyur menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain agenda pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan forum diskusi publik terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital serta sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kabupaten Maros diharapkan semakin siap menghadapi potensi gejolak harga menjelang Iduladha sekaligus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diyakini menjadi kunci dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.