Walai.id, Jakarta – Pemerintah kembali meluncurkan Program Paket Ekonomi Semester II 2025 sebagai langkah memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi. Program ini akan diakselerasi hingga akhir 2025 dan awal 2026, Senin, 22/9/2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada delapan program utama yang akan dijalankan.
Pertama, Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi sekitar 20 ribu fresh graduate yang lulus maksimal setahun terakhir. Pemagangan berlangsung selama enam bulan (Oktober 2025–Maret 2026) dengan uang saku setara UMP.
Kedua, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata bergaji di bawah Rp10 juta per bulan selama Oktober–Desember 2025.
Ketiga, Program Bantuan Pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng Minyak Kita per bulan bagi 18,3 juta KPM.
Keempat, Diskon 50% Iuran JKK dan JKM bagi 731.361 pekerja Bukan Penerima Upah seperti ojol, kurir, dan sopir, berlaku enam bulan ke depan.
Kelima, Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi KPR dengan suku bunga khusus, menargetkan 1.050 unit rumah mulai 1 Oktober 2025.
Keenam, Program Padat Karya Tunai untuk 215.421 pekerja dengan anggaran Rp3,29 triliun dari Kementerian PUPR dan Kemenhub.
Ketujuh, Paket Nataru berupa PPN DTP tiket pesawat, diskon 50% jasa transportasi di hari tertentu, dan Harbolnas Desember 2025.
Kedelapan, Percepatan Deregulasi RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS mulai 5 Oktober 2025.
Selain itu, pemerintah menyiapkan kelanjutan program insentif pajak UMKM hingga 2029, perpanjangan PPN DTP properti, dan diskon iuran BPJS bagi pekerja BPU dengan target 9,9 juta orang.
Airlangga menambahkan, lima program penciptaan lapangan kerja juga disiapkan, seperti Operasional Koperasi Desa, Replanting Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.
“Untuk mengakselerasi implementasi program prioritas, dibentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang akan segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Airlangga.
Turut hadir sejumlah menteri, kepala lembaga, dan Gubernur DKI Jakarta yang mendorong pilot project perbaikan permukiman dan penyediaan ruang bagi pekerja gig economy.