WALAI.ID, MAROS – Kabupaten Maros menempati peringkat ke-10 dalam daftar kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat, tingkat kemiskinan di Maros mencapai 9,32 persen pada tahun 2024. Angka ini menurun tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 9,65 persen.
Menanggapi hal tersebut, Abdillah, aktivis pemuda sekaligus Wakil Ketua II KNPI Maros, melontarkan kritik terhadap kinerja anggota DPRD Maros, khususnya dari daerah pemilihan (DAPIL) 2 yang meliputi Kecamatan Lau dan Bontoa.
“Anggota DPRD dari Dapil 2 sudah sulit dipercaya dalam menyampaikan pandangan politik kepada publik. Masyarakat kini bingung siapa yang benar-benar mewakili mereka,” ujar Abdillah saat ditemui di salah satu warung kopi di Maros, pada Kamis, 22/05/2025.
Menurutnya, para wakil rakyat gagal menerjemahkan pokok-pokok pikiran hasil reses menjadi program konkret yang bisa membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.
“Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak maksimal menjalankan peran strategis sebagai penyambung aspirasi rakyat,” lanjutnya.
Abdillah juga menekankan pentingnya peran aktif anggota DPRD Maros dalam mengawal dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin mereka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat secara serius,” tegasnya.
Ia juga menyerukan keterlibatan lebih besar dari kalangan pemuda dalam gerakan sosial dan politik.
“Pemuda harus menjadi pemantik gerakan, menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah, agar tercipta kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dan keputusan yang diambil wakil rakyat,” pungkasnya.