Walai.id, Jakarta – Dalam Konferensi Pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024 yang diadakan di Jakarta pada Rabu (16/8/2023).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti penurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Terhadap kemiskinan ekstrem yang mencapai 1,12 persen pada Maret 2023, dari target 0 hingga 1 persen pada 2024, terjadi penurunan sebesar 0,62 persen dibandingkan dengan 2022. Garis kemiskinan ekstrem dihitung berdasarkan 1,9 USD per kapita per hari,” jelas Menteri Suharso.
RKP 2024 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, termasuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0-5,7 persen, Indeks Rasio Gini sebesar 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27, Nilai Tukar Nelayan sebesar 107-110, dan Nilai Tukar Petani sebesar 105-108.
Target pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan suku bunga, dinamika geopolitik, dan penurunan kontribusi ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan di atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut.
“Indonesia tumbuh sebesar 4,17 persen atau 5,11 persen dalam semester pertama 2023, melampaui pertumbuhan Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
APBN dirancang sebagai pengaman kejutan serta pendorong transformasi ekonomi dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pendapatan Domestik Bruto per kapita Indonesia telah mencapai Upper Middle Income, dan inflasi juga terkendali. APBN tetap menjadi alat penting dalam menghadapi dinamika global, memberikan stimulus ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan,” tambah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sebagai bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RAPBN 2024 memainkan peran penting dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
RPJPN 2025-2045 bertujuan menjadikan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan lima sasaran utama: pendapatan per kapita setara negara maju, pengurangan kemiskinan hingga nol persen dan pengurangan ketidaksetaraan, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh internasional, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca menuju emisi nol.