Walai.id, Jakarta – Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk meraih tujuan ambisius Indonesia Emas 2045, dengan momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an.
Dalam upaya untuk memanfaatkan peluang ini, Presiden Joko Widodo menyoroti dua strategi krusial yang harus diimplementasikan, yaitu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan mengakselerasi proses hilirisasi industri.
“Kehilangan peluang ini akan sangat disayangkan, karena tidak semua negara memiliki bonus demografi ini, dan belum tentu peluang ini akan kembali. Oleh karena itu, strategi pertama adalah mempersiapkan SDM Indonesia,” ujar Presiden dalam pidatonya saat Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Dalam persiapan SDM tersebut, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat stunting menjadi 21,6 persen pada tahun 2022, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 pada tahun yang sama, serta meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada tahun 2022. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.
“Paket ini termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Kuliah (KIP Kuliah), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kami juga memberdayakan tenaga kerja melalui re-skilling dan up-skilling melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” papar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa SDM yang telah diperkuat harus mendapatkan peluang kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Dalam hal ini, penting untuk mengembangkan sektor ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin serta memberikan nilai tambah yang signifikan.
“Ekonomi hijau dan hilirisasi adalah peluang besar bagi kemajuan kita. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, dan energi terbarukan. Maka, ekonomi hijau dan hilirisasi adalah peluang emas bagi kita,” tegasnya.
Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengolah sumber daya dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, hilirisasi yang terfokus pada transfer teknologi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta mitigasi dampak lingkungan, akan menjadi landasan penting.
“Hilirisasi yang kita lakukan tidak hanya berlaku untuk komoditas mineral, tetapi juga komoditas non-mineral seperti kelapa sawit, rumput laut, dan bahan potensial lainnya. Kami ingin memaksimalkan nilai lokal dan berkolaborasi dengan UMKM, petani, dan nelayan untuk mendukung rakyat kecil,” jelas Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa upaya hilirisasi ini sedang dilakukan oleh pemerintah dan harus terus diperkuat. Ia percaya bahwa ketika ekosistemnya terbangun, hilirisasi akan membawa dampak positif terutama pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Sebagai contoh, setelah kami menghentikan ekspor nikel ore pada 2020, investasi dalam hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang membuka peluang lapangan kerja yang signifikan. Dan ini hanya satu komoditas,” lanjutnya.
Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa jika hilirisasi konsisten dilakukan pada nikel, tembaga, bauksit, minyak sawit, dan rumput laut, maka pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta atau sekitar US$10.900 dalam sepuluh tahun mendatang. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai Rp217 juta ($15.800), dan dalam 22 tahun, mencapai Rp331 juta ($25.000).
“Dibandingkan dengan angka tahun 2022,
yang sekitar Rp71 juta, maka dalam 10 tahun mendatang kita dapat melompat dua kali lipat lebih tinggi,” pungkasnya.
Untuk mencapai semua ini, Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan langkah awal seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia. Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada tahun 2022 telah naik dari peringkat 44 menjadi 34 di dunia.
Pemerintah juga terus berupaya membangun dari desa, pinggiran, dan wilayah terluar guna meratakan ekonomi Indonesia. Dana desa yang mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023 diharapkan dapat membantu dalam hal ini. Reformasi struktural yang konsisten, seperti penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, juga dianggap sebagai modal penting bagi Indonesia dalam meraih kemajuan.