WALAI.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dan responsif dengan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan kepada masyarakat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap cara pemerintah mengomunikasikan program dan kebijakannya kepada publik.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar informasi pemerintah mudah diterima dan dipahami masyarakat. Komunikasi pemerintah juga dinilai perlu menjelaskan tidak hanya apa yang dikerjakan, tetapi juga arah dan alasan di balik setiap kebijakan.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” katanya.
Selain menyampaikan informasi, Prabowo juga meminta Bakom membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Bakom diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi, masukan, keluhan, dan kritik publik.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ujar Teddy.
Teddy mengatakan arahan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pola komunikasi pemerintah yang terbuka dan dialogis. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus mampu mendengar dan merespons berbagai suara yang berkembang di masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Teddy.