Walai.id, MAROS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros mendorong PT PLN (Persero) untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait gangguan pasokan listrik dan pemadaman bergilir yang belakangan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, hingga pelayanan publik di Kabupaten Maros.
Dorongan tersebut disampaikan HMI Cabang Maros dalam audiensi bersama pihak PLN. Pertemuan itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan listrik dan langkah yang dilakukan PLN dalam memulihkan keandalan pasokan.
HMI Cabang Maros menilai persoalan pemadaman listrik tidak cukup diselesaikan dengan penyampaian permohonan maaf. Sebagai penyedia layanan publik, PLN dinilai perlu memberikan informasi yang transparan dan memastikan adanya langkah konkret untuk mengatasi gangguan kelistrikan.
Dalam audiensi tersebut, pihak PLN mengakui bahwa gangguan pasokan listrik yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. PLN juga menyampaikan permohonan maaf serta menjelaskan sejumlah upaya yang sedang dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
Upaya tersebut meliputi percepatan pemulihan dan optimalisasi pembangkit, penguatan sistem kelistrikan, serta pengaturan beban secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan listrik masyarakat.
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua HMI Cabang Maros, Taufiq, meminta PLN memberikan informasi lebih terperinci mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, durasi pemadaman, hingga pola pengaturan beban listrik.
Selain itu, HMI juga meminta kejelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut HMI, masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai hak-haknya sebagai pelanggan.
HMI mengapresiasi keterbukaan PLN yang bersedia berdialog dan memberikan penjelasan secara langsung. Namun, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar komitmen keterbukaan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi diwujudkan melalui komunikasi berkelanjutan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi HMI, kontrol sosial bukan berarti menutup ruang komunikasi. Kami justru mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Namun, kolaborasi harus dibangun di atas keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, dan komitmen yang nyata. Audiensi tidak boleh berhenti menjadi ruang diskusi tanpa tindak lanjut yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Taufiq, Ketua HMI Cabang Maros, pada Kamis, 19/11/2026.
HMI berpandangan, kritik dan kolaborasi merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mengawal pelayanan publik. Kritik diperlukan untuk memastikan tanggung jawab pelayanan tetap berjalan, sementara kolaborasi menjadi ruang untuk mencari solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
HMI Cabang Maros menegaskan akan terus mengawal persoalan kelistrikan di Kabupaten Maros, terutama terkait keterbukaan informasi, kejelasan kompensasi pelanggan terdampak, serta realisasi langkah perbaikan pelayanan PLN.
Bagi HMI, keberhasilan audiensi bukan sekadar terlaksananya pertemuan antara mahasiswa dan PLN, melainkan sejauh mana komitmen yang disampaikan dapat diwujudkan menjadi perbaikan pelayanan listrik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.