Walai.id, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong organisasi perempuan untuk bersinergi secara aktif dengan pemerintah guna mewujudkan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dan sistemik di berbagai sektor.
Seruan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional pertama Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) bertema “Peran Perempuan dalam Mengawal Indonesia Sustainable Development Goals (SDGs)”, yang digelar di Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
Menteri PPPA menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan perempuan sangat penting untuk memastikan kesetaraan gender dapat terwujud secara konkret, baik di lingkup keluarga, komunitas, hingga dalam kebijakan publik.
“Sudah saatnya kita memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi, berkembang, dan mengambil peran strategis dalam proses pembangunan. Perempuan terbukti memiliki kapasitas, kepemimpinan, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Arifah Fauzi.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam menyosialisasikan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke tingkat keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi konkret yang ditawarkan adalah melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI) serta layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.
“Melalui program RBI dan SAPA 129, para kader IPPNU bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama dalam menghadapi kekerasan serta akses terhadap layanan pemulihan,” jelasnya.
Ketua Majelis Alumni IPPNU, Safira Machrusah, dalam sambutannya menyoroti empat tantangan utama yang masih dihadapi perempuan: budaya patriarki, ketimpangan akses pendidikan, ketidakadilan ekonomi dan sosial, serta rendahnya literasi hukum. Ia menekankan pentingnya aksi nyata untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
“Musyawarah ini menjadi momentum penting untuk membangun kekuatan kolektif perempuan. Kita ingin menciptakan gerakan perempuan yang berdaya, berkembang, dan mampu mendorong perubahan nyata di masyarakat,” tutur Safira.
Lebih lanjut, Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, menegaskan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan dakwah.
“Islam tidak melarang perempuan untuk aktif di ruang sosial. Aktivisme perempuan muslimah sangat penting dan perlu ditonjolkan. Semoga kiprah perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama semakin kuat dan berkualitas,” ujarnya.
Musyawarah Nasional ini dihadiri oleh perwakilan alumni IPPNU dari 15 provinsi di seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam mendukung kesetaraan gender dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).