Walai.id, MAROS — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Memasuki hampir dua periode kepemimpinan Bupati Maros, PMII menilai visi pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat masih perlu dievaluasi secara serius, khususnya dalam menghadapi persoalan air bersih, kelangkaan BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, serta pemadaman listrik, hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros M. Alif Al Isra saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Maros Selasa (15/9).
Alif menilai berbagai persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang muncul secara terpisah. Menurutnya, ketika kebutuhan dasar masyarakat mengalami gangguan secara bersamaan, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang.
“Bupati adalah representasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Persoalannya bukan hanya bagaimana pemerintah hadir ketika krisis terjadi, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegas Alif.
Krisis Air Bersih Jadi Sorotan Utama
PMII Maros secara khusus menyoroti persoalan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Pada Juli 2026, krisis air bersih dilaporkan telah berdampak terhadap sekitar 92 ribu jiwa di tujuh kecamatan, dengan Bontoa, Lau, dan Maros Baru termasuk wilayah yang mengalami kondisi paling parah.
Pemkab Maros sendiri telah melakukan langkah tanggap darurat melalui distribusi air bersih menggunakan armada tangki dan menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Pemerintah juga telah mengajukan rencana penyertaan modal hingga Rp100 miliar untuk memperkuat infrastruktur pelayanan air bersih melalui PDAM Tirta Bantimurung.
Namun, bagi PMII, langkah tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar penanganan sementara.
“Distribusi air menggunakan mobil tangki memang merupakan bentuk kehadiran pemerintah. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi yang lebih permanen. Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu bantuan air. Pemerintah harus memiliki desain jangka panjang mengenai sumber air, jaringan distribusi, infrastruktur PDAM, serta pemerataan akses air bersih,” ujar Alif.
BBM, LPG 3 Kg dan Listrik Juga Menjadi Beban Masyarakat
Selain persoalan air bersih, PMII Maros menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU. Antrean panjang Pertalite dan Solar bahkan membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
PMII juga membawa persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram serta pemadaman listrik bergilir sebagai bagian dari persoalan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Persoalan kelistrikan sendiri terjadi di tengah kondisi Sulawesi Selatan yang juga menghadapi pemadaman bergilir. Pada 1 September 2026, rapat paripurna DPRD Maros bahkan tetap berlangsung ketika listrik di gedung DPRD mengalami pemadaman sejak pagi.
Menurut PMII, kondisi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan instansi maupun lembaga yang memiliki kewenangan terhadap distribusi energi dan kebutuhan dasar masyarakat.
PMII Desak Pemerintah Hadir dengan Program Terukur
Dalam audiensi dan penyampaian aspirasi di DPRD Maros, PMII membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya:
- Memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan secara adil, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan antrean berkepanjangan.
- Mengawasi distribusi LPG 3 kilogram agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang membebani masyarakat.
- Menyusun solusi jangka panjang terhadap krisis air bersih, khususnya bagi wilayah yang setiap tahun terdampak kekeringan.
- Mendorong penyelesaian persoalan pemadaman listrik bergilir serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal dan penyebab pemadaman.
- Mendorong pemerataan pembangunan, terutama pada wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pelayanan dasar.
- Memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki indikator dan target yang jelas, sehingga masyarakat dapat mengukur sejauh mana program tersebut berhasil.
- Membuka ruang pengawasan publik dan mahasiswa dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dalam momentum tersebut, aspirasi PMII disampaikan kepada pihak DPRD dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, termasuk A. Syam Sofyan, sebagai pihak yang mewakili Bupati dalam forum tersebut, sesuai keterangan panitia.
Hampir Dua Periode, PMII Minta Evaluasi Kepemimpinan
PMII Maros menilai masa kepemimpinan yang telah berjalan hampir dua periode seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan capaian pembangunan yang tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung yang berdiri, jalan yang dibangun, atau penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran paling sederhana adalah apakah masyarakat bisa mendapatkan air bersih, BBM dengan mudah, LPG dengan harga wajar, dan listrik yang tersedia secara layak,” kata Alif.
PMII menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Pemerintah daerah dinilai perlu membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah konkret menghadapi persoalan kebutuhan dasar masyarakat.
“PMII tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Kami ingin memastikan pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya penanganannya, tetapi juga perencanaannya,” tutup Alif.
PMII Maros berharap audiensi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang dapat dipantau publik, termasuk kejelasan program, anggaran, target penyelesaian, serta waktu pelaksanaannya.