Walai.id, JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan diperlukan untuk menyatukan narasi pemerintah sekaligus memperluas penyampaian informasi hingga daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, pada Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi apabila terdapat komunikasi pemerintah yang dinilai lambat atau belum jelas. Pemerintah berencana menjadikan forum komunikasi kehumasan sebagai agenda berkala.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebut jaringan kehumasan nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat yang perlu bekerja dalam satu koordinasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi,” kata Qodari.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Humas tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga perlu menangkap isu dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah,” ujar Bima.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan membuat komunikasi pemerintah lebih cepat, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.