WALAI.ID, TANGERANG – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, media, dan masyarakat dalam menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Provinsi Banten yang digelar di Tangerang, pada Kamis (7/8/2025).
Rapat tersebut membahas hasil pengukuran IKP Banten tahun 2024 yang menunjukkan masih adanya tantangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi Dewan Pers.
“Kondisi ini rawan memicu misinformasi, karena pihak-pihak tersebut dapat mempublikasikan berita tanpa verifikasi dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” ujar Eko.
Menurutnya, IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, dan angka yang dihasilkan menjadi tolok ukur jaminan kebebasan pers. Ia menegaskan, tantangan yang ada perlu diselesaikan bersama, termasuk penertiban praktik pemberitaan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers.
Eko berharap penguatan kemerdekaan pers di Banten dapat membentuk ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Polhukam memperbaiki indikator IKP di seluruh daerah. Ke depan, kementerian akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta penegakan aturan terhadap pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi.
Hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kemenkominfo, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal.