Walai.id, Jakarta – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada 8/7/2025. Dalam pertemuan tersebut dibahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2026, arah kebijakan sektor kehutanan, serta berbagai isu terkini.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa tema pembangunan kehutanan tahun 2026 mengangkat semangat “Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi, Sumber Daya Air, dan Hilirisasi Produk Hutan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah.” Tema ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
Dari pagu anggaran indikatif sebesar Rp4,93 triliun, sekitar Rp372 miliar dialokasikan untuk program yang berbasis masyarakat. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi hutan, kebun bibit rakyat, bantuan usaha ekonomi produktif, pembinaan kelompok tani hutan, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan.
Selain itu, kementerian mengusulkan tambahan dana sebesar Rp2,29 triliun untuk penguatan pengelolaan hutan, pemulihan ekosistem, digitalisasi layanan, penerapan kebijakan peta tunggal (One Map Policy), penertiban kawasan hutan, dan kebutuhan belanja pegawai.
Dalam paparan arah kebijakan tahun 2026, Menhut menekankan lima strategi utama yang didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan: perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia, pengelolaan hutan yang adil, pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi, implementasi One Map Policy, dan modernisasi tata kelola lewat digitalisasi layanan kehutanan.
Seluruh program dirancang untuk menjaga fungsi ekologis hutan, meningkatkan manfaat ekonomi, sekaligus mempertahankan fungsi sosial bagi masyarakat sekitar hutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta agar Kementerian Kehutanan menjadikan Asta Cita Presiden sebagai dasar dalam menyusun program dan anggaran 2026. Ia berharap program dan anggaran dapat mengatasi tantangan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan.
Rapat kerja yang dihadiri pula oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq serta pejabat eselon I dan II ini juga membahas berbagai isu aktual dengan sesi tanya jawab antara anggota DPR dan kementerian.