WALAI.ID, JAYAPURA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan konektivitas digital di wilayah timur Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di enam provinsi di Papua.
“Perlu kami sampaikan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 Mei 2025, sebanyak 1.705 lokasi di enam provinsi di Tanah Papua telah terhubung dengan layanan konektivitas digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Nezar saat kunjungan ke Gedung Pos Angkatan Laut (Posal) Skouw Sae, Jayapura, Papua, Rabu (21/5/2025).
Nezar merinci bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 351 titik telah mendapatkan akses sinyal Base Transceiver Station (BTS) 4G dengan rata-rata ketersediaan layanan mencapai 84,24% per 10 Mei 2025.
Sementara itu, 1.354 titik lainnya merupakan fasilitas layanan publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor desa, rumah ibadah, pasar, pos pertahanan militer dan kepolisian, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Titik-titik tersebut telah menikmati akses internet dengan rata-rata kualitas layanan sebesar 89,5% per April 2025.
“Komitmen pemerintah adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam mengakses konektivitas digital, termasuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua,” tegas Nezar.
Nezar menyebut bahwa pembangunan konektivitas ini menjadi bagian dari transformasi digital nasional yang inklusif, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta membuka akses terhadap berbagai layanan publik dan ekonomi digital.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menghadirkan infrastruktur strategis seperti Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 dan BTS 4G, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kehadiran SATRIA-1 dan BTS 4G menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemerataan konektivitas, terutama di wilayah geografis yang sulit dijangkau seperti Papua,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Nezar, bukan hanya soal koneksi internet, tetapi juga bentuk keadilan sosial dan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap, masyarakat Papua dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan nasional yang semakin inklusif dan merata.