Yogyakarta, 7 Mei 2025 — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan peran krusial perempuan dalam keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Rest Area Sekargama, Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul, pada Selasa (6/5/2025).
“Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai petani yang turut serta dalam keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga menjadi fondasi keberlanjutan,” ujar Veronica Tan.
Wamen PPPA juga menambahkan bahwa Kemen PPPA terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan, terutama di sektor kehutanan yang selama ini didominasi oleh laki-laki.
Ia mengungkapkan pertemuannya dengan kelompok tani perempuan di Gunung Kidul yang telah menunjukkan kesiapan mereka untuk maju dan berkembang, dengan harapan mendapatkan peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM.
Penandatanganan PKS ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk pengelolaan perhutanan sosial yang berbasis pada keistimewaan DIY. PKS tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa kolaborasi multipihak ini akan dilaksanakan melalui dua perjanjian. PKS pertama adalah antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan mengembangkan model blended finance guna mendukung perhutanan sosial. PKS kedua adalah kerjasama antara Kemenhut dan Pemda DIY yang akan memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan DIY.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan bahwa proyek ini merupakan tonggak penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis pada keadilan ekologis dan sosial. “Perhutanan sosial di DIY bukan hanya soal akses pengelolaan hutan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh nilai lokal dan keistimewaan daerah,” ungkapnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri, serta perwakilan GGGI. Di sela-sela acara, juga diadakan dialog interaktif dengan kelompok wanita tani dan demonstrasi pembuatan sambal krecek yang diikuti oleh Wamen PPPA, Menteri Kehutanan, dan Dubes Inggris. Acara ditutup dengan penanaman pohon nangka dan pete sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Setelah penandatanganan PKS, Wamen PPPA melanjutkan kunjungan ke rumah produksi Bolu Kelapa Desa Prima Gumregah di Gunung Kidul. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya melalui penguatan UMKM, perluasan akses pasar, dan pelatihan keterampilan.