Walai.id, Jakarta – Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional dengan menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) pada Juni 2025. Proyek strategis ini menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan layanan publik yang berbasis data, aman, efisien, dan transparan.
“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, pada Jumat, 02/05/2025.
PDN 1 sendiri telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan saat ini tengah menjalani tahap asesmen keamanan dan kesiapan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” tambah Meutya.
Percepatan pembangunan pusat data ini merupakan bagian dari dukungan terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden serta 17 program prioritas nasional. Salah satu tujuannya adalah memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan dan akuntabel melalui dukungan infrastruktur digital yang mumpuni.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan tiga pusat data nasional lainnya sebagai bagian dari penguatan arsitektur teknologi informasi nasional. Selain PDN 1, dua pusat data tambahan (PDN 2 dan PDN 3) tengah disiapkan dengan pendekatan skema co-sharing untuk mempercepat implementasi.
Namun, Menkomdigi juga mengingatkan pentingnya ketersediaan cadangan operasional guna menjamin kesinambungan layanan digital pemerintah.
Saat ini, cadangan sistem masih mengandalkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), tetapi anggaran pendukungnya belum tersedia.
“Jika tidak segera dianggarkan, sistem bisa berjalan tanpa cadangan, dan itu sangat berisiko,” tegas Meutya.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan seluruh pusat data nasional demi memastikan transformasi digital yang aman, efektif, dan berkelanjutan di seluruh instansi pemerintahan.