Walai.id, Tangerang, Pemerintah terus mendorong program belanja murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Setelah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10-16 Desember 2024 dan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang berlangsung hingga 29 Desember 2024, kini Program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024 menambah semarak belanja murah di Indonesia. EPIC Sale berlangsung pada 20-31 Desember 2024, menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.
“Kalau dihitung mulai dari Harbolnas, BINA, hingga EPIC Sale, totalnya bisa mencapai Rp80 triliun. Dalam dolar, itu sekitar 5 miliar USD. Artinya, ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat meluncurkan EPIC Sale 2024 di Tangerang, Minggu (22/12).
Berdasarkan data Nielsen, pengeluaran konsumen untuk produk kebutuhan sehari-hari (Fast-Moving Consumer Goods) dan teknologi pada kuartal ketiga 2024 tumbuh menjadi Rp256 triliun.
Selain itu, survei konsumen Bank Indonesia pada November 2024 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencapai 125,9, menunjukkan optimisme yang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Menko Airlangga menegaskan bahwa program belanja murah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum APRINDO, Solihin, juga menyebutkan bahwa rata-rata penjualan ritel dalam setahun mampu mencapai omzet hingga Rp424 triliun. Program seperti EPIC Sale bertujuan untuk meningkatkan gairah belanja masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.
Menko Airlangga optimistis target Rp80 triliun dari tiga program ini dapat tercapai, menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat, khususnya jika ditunjang harga murah dan diskon menarik. Pemerintah juga terus memantau minimarket yang berperan dalam menjaga stabilitas harga.
Menko Airlangga menegaskan bahwa bahan pokok penting serta turunannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, ia menekankan bahwa sistem pembayaran seperti QRIS tidak dikenakan PPN.
“Transaksi QRIS tidak ada PPN, dan kenaikan PPN dari 11% ke 12% hanya 1%. Selain itu, transportasi publik juga tidak dikenakan PPN, begitu pula bahan pokok penting yang PPN-nya ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Pengembangan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta pejabat lainnya dari Kemenko Perekonomian.