News  

Dikunjungan Pengawasan Irfan AB: Warga Keluhkan Bantuan UMKM Pemprov SulSel Tidak Pro Gender

Walai.id, Maros – Dalam kunjungan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB, di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, pada Kamis, 21/11/2024.

Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait bantuan UMKM dari Pemprov Sulsel yang dinilai kurang memperhatikan prinsip kesetaraan gender.  

Keluhan ini disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat dan tokoh perempuan setempat. Mereka menyoroti minimnya program pemberdayaan UMKM yang secara khusus melibatkan perempuan, terutama dalam sektor-sektor seperti kuliner dan kerajinan yang menjadi andalan ibu rumah tangga.

“Banyak bantuan UMKM yang diberikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Padahal, perempuan di sini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi keluarga,” ujar salah seorang tokoh perempuan.  

Baca Juga :  Bupati Maros Serahkan Bantuan Sarana Penurunan Stunting Bersama TP-PKK dan DWP Maros

Sementara itu, Sekcam Mandai mengusulkan pengembangan UMKM batik di Padangala agar dapat menjadi kampung batik yang potensial.  

Menanggapi hal ini, Irfan AB menegaskan pentingnya kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan. 

“Bantuan UMKM seharusnya tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan siapa penerimanya dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat,” ujar Irfan AB, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Harapan DPRD Sulsel.  

Baca Juga :  Sekda Maros Hadiri Paripurna DPRD Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maros Terpilih Periode 2025-2030

Irfan AB berjanji akan membawa aspirasi ini ke dalam pembahasan di DPRD untuk memastikan program bantuan UMKM ke depan lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan. 

“Kita harus memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok perempuan yang memiliki peran penting dalam perekonomian,” tegasnya.  

Kunjungan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengharapkan perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, khususnya dalam hal pemberdayaan UMKM yang Pro-Gender.  

Kegiatan ini dihadiri oleh Lurah Kelurahan Hasanuddin, Sekretaris Kecamatan Mandai, serta tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda setempat.