Walai.id, Makassar – Upaya Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, dalam menuntaskan beban utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat banyak apresiasi positif.
Dalam beberapa kesempatan, Prof. Zudan menyatakan bahwa jika kebijakan pengetatan anggaran berjalan efektif, utang Pemprov Sulsel diproyeksikan akan lunas pada tahun 2025.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, Ketua Bidang Hubungan Internasional HMI Badko Sulselbar, Muhammad Arijal, menyoroti bahwa implementasi kebijakan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sejalan dengan arahan gubernur.
“Pada Ahad (08/09), Tim Penggerak PKK Sulsel justru melakukan perjalanan ke Narita, Jepang. Ini merupakan bukti ketidakpatuhan terhadap kebijakan gubernur yang tengah melakukan pengetatan anggaran,” ujar Arijal di Makassar, Selasa 10/9/2024.
Arijal menyayangkan keberangkatan tersebut, terutama di tengah krisis anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Keberangkatan ini terjadi saat tenaga honorer terancam tidak menerima gaji selama tiga bulan, dan beberapa proyek pembangunan belum terbayarkan,” lanjutnya.
Menurut Arijal, ada tiga poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, ia menilai bahwa Pj Gubernur Prof. Zudan dan perangkat OPD-nya tidak memiliki keselarasan dalam menjalankan kebijakan.
“Kedua, kebijakan pengetatan anggaran yang sering digaungkan oleh Pj Gubernur hanya menjadi sebatas retorika,” tegasnya.
Ketiga, Arijal menambahkan bahwa ada kemungkinan para pejabat yang ikut dalam perjalanan ini tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka atau bahkan kurang memiliki empati terhadap situasi saat ini.
Diketahui, beberapa pejabat yang turut serta dalam perjalanan Tim Penggerak PKK Sulsel ke Jepang antara lain Kadis PMD Sulsel Muhammad Saleh, Direktur RS Sayang Rakyat drg. Sukraeni Abdullah, Kepala Badan Penghubung Muhammad Rais, serta Ketua TP PKK Sulsel Ninuk dan lainnya.
Menyikapi hal ini, Badko HMI Sulselbar secara tegas meminta Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan, untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh rombongan yang ikut serta tanpa terkecuali.
“Kami juga menuntut pertanggungjawaban terkait dampak dari kunjungan ini terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Uang rakyat tidak boleh dibelanjakan dengan sia-sia,” tutup Arijal dengan tegas.