Walai.id, Istanbul – Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendorong negara-negara anggota The Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) untuk mempercepat proses ratifikasi dan bergabung dalam kerja sama penurunan tarif antar negara anggota D-8 melalui D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA), Selasa 11/6/2024.
Dengan ratifikasi ini, negara anggota dapat memanfaatkan tarif preferensi serta membantu mewujudkan target perdagangan intra D-8 mencapai USD 500 miliar pada 2030.
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan pada Pertemuan Informal Dewan Menteri Perdagangan D-8 yang digelar di Istanbul, Turki, Selasa (11/6).
“D-8 PTA memiliki potensi meningkatkan perdagangan intra D-8. Penting bagi negara anggota untuk mempercepat proses ratifikasi dan bergabung dalam PTA. Indonesia telah memulai implementasi D-8 PTA pada 1 Juni 2024,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.
Saat ini, perdagangan antarnegara anggota D-8 tercatat sebesar USD 170 miliar, dengan target mencapai USD 500 miliar pada 2030. Sejauh ini, 5 dari 8 negara anggota D-8 telah meratifikasi perjanjian ini sejak ditandatangani pada KTT ke-5 D-8 di Bali, 13 Mei 2006. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, dan Turki.
“Saya percaya implementasi D-8 PTA dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui pembukaan pasar baru, alih teknologi, dan peningkatan kesejahteraan melalui sektor perdagangan,” lanjut Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan juga mengusulkan agar D-8 membentuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Trans-Regional Komprehensif (CTREPA) sebagai kemitraan strategis yang baru, agar D-8 dapat semakin relevan dengan dinamika dan tantangan global saat ini.
Para Menteri juga melakukan penandatanganan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism/DSM) D-8 PTA yang sebelumnya telah diadopsi pada Pertemuan ke-3 Dewan Menteri Perdagangan (TMC) D-8 di Bangladesh, 5 Maret 2024. Protokol DSM merupakan elemen penting untuk memfasilitasi implementasi D-8 PTA.
Mendag Zulkifli Hasan menegaskan dukungan Indonesia terhadap ratifikasi Protokol DSM, karena akan meningkatkan kepercayaan di antara negara anggota D-8 dengan memastikan proses penyelesaian sengketa dagang yang efisien, transparan, adil, dan dapat diprediksi. Negara anggota D-8 diharapkan segera meratifikasi Protokol DSM dan menotifikasi Sekretariat D-8.
“Indonesia mendukung implementasi PTA yang efektif dan berkomitmen meratifikasi Protokol DSM. Membangun mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan sengketa dagang antarnegara anggota D-8 sangat penting,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Menutup pernyataannya, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan kesiapan Indonesia menggelar pertemuan D-8 tahun depan, serta menekankan pentingnya kolaborasi untuk kesuksesan D-8 PTA.
“Indonesia menginginkan agar D-8 mengambil inisiatif yang lebih strategis. Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan D-8 tahun depan. Saya mengajak seluruh negara anggota D-8 untuk bersinergi dan berkolaborasi mencapai visi dan tujuan D-8 di tahun-tahun mendatang,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.
Hasil pertemuan ini adalah Deklarasi Bersama Dewan Menteri Perdagangan D-8, yang menegaskan bahwa negara anggota D-8 mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menuntut penghentian blokade di Gaza oleh Israel, serta membuka perbatasan darat dan mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza tanpa hambatan.
Para Menteri D-8 juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan intra D-8 agar mencapai 10 persen dari total perdagangan D-8 dengan dunia. Terkait hal ini, akan dilakukan studi untuk mengkaji kemungkinan perluasan PTA.
Pertemuan Informal Dewan Menteri Perdagangan D-8 dibuka oleh Menteri Perdagangan Turki, Ömer Bolat, dan dihadiri Menteri Perdagangan dan Industri Mesir yang memegang keketuaan D-8 saat ini, Ahmed Samir Saleh, serta Sekretaris Jenderal D-8, Duta Besar Isiaka Abdulqadir Imam.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono.
D-8 beranggotakan delapan negara yang juga merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yaitu Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. D-8 pertama kali diumumkan pembentukannya melalui Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997.
Organisasi ini bertujuan menghimpun kekuatan negara-negara berkembang dan berpenduduk mayoritas Muslim untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global.
Total perdagangan D-8 dengan negara-negara di dunia pada 2022 tercatat sebesar USD 2,44 miliar, dengan nilai ekspor USD 1,19 miliar dan impor USD 1,25 miliar. Komoditas utama ekspor unggulan adalah minyak mentah, electronic integrated circuits, minyak bumi dan gas, serta batu bara. Mitra dagang utama negara-negara D-8 adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, India, dan Jepang.