News  

Perlunya Evaluasi Perjanjian Dagang dan Kerjasama Ekonomi Kawasan

Walai.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Ir. Deddy Y.H. Sitorus, MA, menekankan pentingnya evaluasi perjanjian kerjasama dagang yang selama ini kurang menguntungkan bagi kepentingan rakyat.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan pada 7/6/2024, Deddy Sitorus menyoroti dampak negatif dari beberapa perjanjian yang belum memaksimalkan keuntungan produksi dalam ekspor, terutama bagi daerah pemilihannya, Kalimantan Utara.

Deddy mengajukan pertanyaan kritis, “Who is the winner?” dalam perjanjian perdagangan dan kerjasama dagang dengan beberapa negara. Ia mencontohkan ekspor rumput laut ke China, yang jika diekspor dalam bentuk mentah akan mengalami penurunan harga.

Baca Juga :  Silaturahmi Peserta Munaslub PELTI di Kediaman Nurdin Halid

Namun, jika sedikit saja diolah, dikenakan tambahan pajak yang mengurangi nilai keuntungan bagi rakyat karena beban yang terlalu tinggi.

“Saat ini, harga rumput laut yang semula mencapai Rp 40.000 per kilogram terjun menjadi Rp 8.000 per kilogram. Hal ini sangat merugikan petani rumput laut di Kalimantan Utara, yang ribuan orang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor ini,” ungkap Deddy.

Ia menambahkan bahwa tidak adanya tata niaga yang baik sangat mempengaruhi harga rumput laut dan menyerukan perlunya kehadiran negara dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar seperti Kalimantan Utara.

Baca Juga :  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat Meski Ekonomi Global Melambat

Deddy juga mengkritik Kementerian Perdagangan yang belum memberikan jawaban atas pertanyaannya mengenai manfaat perjanjian perdagangan tersebut.

“Berulang kali pertanyaan ini dilontarkan kepada Kementerian Perdagangan, namun belum ada jawaban yang memuaskan. Jadi, untuk apa perjanjian itu dibuat jika Kementerian Perdagangan tidak hadir dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya?” tegas Deddy.

Ia berharap pemerintahan baru nantinya bisa menjadikan evaluasi kerjasama dagang sebagai acuan dalam mengambil kebijakan, guna memastikan bahwa perjanjian yang dibuat benar-benar menguntungkan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *