News  

Bawaslu Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024

Walai.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara tegas mendorong agar Pemilu 2024 menjadi lebih responsif dan inklusif dalam hal keterwakilan gender.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menekankan bahwa meskipun telah ada beberapa perkembangan dalam hal keterwakilan perempuan, terutama dalam segi regulasi, masih terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan dengan kenyataan di lapangan.

Dalam keterangannya pada Jumat (27/10/23), Lolly Suhenty menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan perubahan pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022.

Perubahan tersebut merupakan revisi terbatas dari Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat TPS.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Lantik Jenderal TNI Agus Subiyanto Sebagai Panglima TNI

“Sebelumnya, Bawaslu belum memiliki ketentuan atau norma yang secara khusus mengatur tentang perhatian terhadap keterwakilan perempuan sebesar 30%. Meskipun perubahan pada Perbawaslu ini belum secara tegas menyebutkan keterlibatan perempuan sebesar 30% atau memberikan prioritas pada keterwakilan perempuan sebanyak 30%, kami melihat bahwa ini adalah langkah positif,” ujarnya.

Zakiyuddin Baidhawy, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, juga menyoroti peningkatan peran perempuan dalam politik.

Baca Juga :  Menteri Perdagangan RI Ajak Investor AS Berinvestasi di Ibu Kota Baru, IKN

Dia mencatat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

Misalnya, pada tahun 2015, sebanyak 8,7% perempuan terpilih dalam pemilihan kepala daerah, dan pada Pilkada 2018, angka tersebut meningkat menjadi 9,06% sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dengan langkah-langkah positif seperti ini, diharapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 akan terus meningkat, mencerminkan semangat inklusi dan kesetaraan gender dalam proses demokrasi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *