Mahfud MD Pimpin Rakorsus Peningkatan Penanggulangan Karhutla selama Masa El Nino

Walai.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama masa El Nino tahun 2023. Rakorsus ini berlangsung di Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Senin (09/10/2023).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur dari wilayah yang rawan terhadap karhutla, Pangdam/Danrem, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, para pelaksana teknis dari BPBD, serta Kepala UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menko Mahfud MD menjelaskan bahwa prediksi BMKG di awal tahun 2023 mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi iklim kering akibat fenomena El-Nino, yang serupa dengan kondisi pada tahun 2015 yang mengakibatkan peningkatan karhutla.

Dia mengatakan, “Dari laporan rutin yang saya terima dari Kementerian LHK, peningkatan ini benar-benar nyata terjadi, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hotspot, luas areal terbakar, serta terjadinya kabut asap di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang mayoritas juga merupakan kawasan gambut.”

Menanggapi situasi karhutla yang mengkhawatirkan ini, Menko Mahfud MD menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Dia meminta seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dengan lebih intens dalam upaya menangani karhutla, sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Inpres No. 3 Tahun 2020.

Menko Mahfud MD juga mengimbau pihak terkait untuk memantau perkembangan karhutla dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing, serta meningkatkan patroli bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla di UPT KLHK, Brigdalkarhutla di KPH, TNI/Polri, dan pemegang izin pemanfaatan lahan. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot dan memperbarui informasi seputar karhutla.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi fokus penting Menko Polhukam, khususnya terhadap pemilik lahan baik perorangan maupun perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan, baik itu dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dia juga menekankan perlunya penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut dan menjaganya agar tidak mengalami kekeringan.

Menko Mahfud MD juga mengatasi isu terkait petugas pemadam karhutla yang terlibat dalam seleksi kompetensi ASN. Dia meminta agar Kementerian PAN RB, BKN, dan KLHK berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Menko Mahfud MD, tidak ada laporan mengenai polusi asap yang meluas ke negara-negara tetangga di ASEAN akibat karhutla saat ini. Dia menegaskan, “Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak, atau yang sering terjadi pada masa yang lalu, sekarang tidak ada lagi.”

Rapat ini juga membahas pengutamaan operasi darat dalam upaya pemadaman karhutla karena keterbatasan pesawat untuk operasi udara. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga terus digunakan dengan koordinasi BNPB.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, dalam kesempatan ini, mendorong Kabupaten/Kota/Provinsi untuk menetapkan status siaga darurat dan membentuk posko pengendalian karhutla bagi daerah yang mengalami peningkatan jumlah Hot Spot dan kejadian karhutla, atau yang mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.

Wamen Alue Dohong juga menekankan pentingnya memantau prakiraan iklim, cuaca, dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dari BMKG. Pemantauan hotspot di http://sipongi.menlhk.go.id dan informasi tentang karhutla dari lapangan juga perlu ditingkatkan.

Dia juga mengingatkan pentingnya penyuluhan, sosialisasi, kampanye, literasi edukasi di wilayah rawan karhutla untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seputar masalah ini.

Wamen Alue Dohong juga menyarankan peningkatan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla, melakukan patroli dan cek lapangan, serta melakukan pemadaman dini untuk mencegah perluasan kebakaran.

Langkah-langkah penegakan hukum juga ditekankan oleh Wamen Alue Dohong, dengan memberikan peringatan dan melakukan penyegelan pada area lahan yang terbakar. Hingga saat ini, sudah ada 35 area yang disegel terkait karhutla. KLHK juga telah mengeluarkan 220 surat peringatan kepada perusahaan sejak bulan Januari hingga 5 Oktober 2023.