Walai.id , Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi dengan para ahli energi, baik domestik maupun internasional, dalam rangka mencapai target nasional Net Zero Emisi (NZE) pada tahun 2060.
Upaya ini terwujud dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 yang digelar pada Senin (18/9/2023) di Jakarta.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengungkapkan apresiasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya transformasi infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik.
Arifin menggarisbawahi perlunya meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan secara bertahap mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbasis batubara.
Untuk mendukung transformasi infrastruktur ketenagalistrikan ini, Pemerintah berkomitmen untuk membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit energi berbasis terbarukan.
“Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik berbasis energi terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan mencapai 1.942 Tera Watt-hour (TWh) pada tahun 2060,” ujar Arifin.
Selain itu, dalam upaya mencapai target transisi energi, Pemerintah akan melaksanakan serangkaian langkah progresif. Ini termasuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara besar-besaran pada tahun 2030, diikuti dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) pada tahun 2037.
Upaya akan maksimalisasi pemanfaatan panas bumi hingga mencapai 22 GW, komersialisasi tenaga nuklir pada tahun 2039 dengan peningkatan kapasitas hingga 31 GW pada tahun 2060, serta pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis pompa (Pump Storage) pada tahun 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) pada tahun 2034.
Dalam konteks pengembangan transisi energi ini, Pemerintah juga akan secara bertahap mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Ini termasuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 20,9 GW hingga tahun 2030 dan penghentian operasi pembangkit listrik tenaga batu bara secara dini. Selain itu, upaya akan dilakukan dalam konversi pembangkit listrik berbasis diesel menjadi berbahan bakar gas di 47 lokasi dengan total kapasitas 3.217 MW.
Program pembakaran biomassa juga akan dilakukan di 113 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah ada, dengan total kapasitas 19 GW. Pemerintah juga akan menyediakan dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi 683 MW, bertujuan untuk mengurangi risiko tinggi di sektor panas bumi.
“Setelah tahun 2030, kami berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya, pembangunan pembangkit listrik hanya akan berfokus pada sumber energi terbarukan. Operasi terakhir pembangkit listrik tenaga batu bara dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2058,” demikian Arifin mengakhiri pernyataannya.