News  

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Terbatas Penanganan Masalah Narkoba

Walai.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 11 September 2023, untuk membahas penanganan masalah narkoba di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Presiden mendorong jajarannya untuk mencari langkah terobosan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang menjadi masalah serius di negara ini.

“Pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari langkah terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi dan kita selesaikan dengan baik,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,96 persen dari populasi. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh jajarannya untuk memberikan penegakan hukum yang tegas dan efek jera kepada para pelaku narkoba, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Baca Juga :  Munaslub PELTI Digelar Untuk Isi Kekosongan Ketua Umum

“Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang juga terlibat di jalurnya, ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka,” ujar Kepala Negara.

Terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba, Presiden mengapresiasi usulan penggunaan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) sebagai salah satu tempat rehabilitasi. Namun, ia juga menekankan perlunya perhitungan anggaran yang matang terkait penggunaan tempat tersebut.

Baca Juga :  Benny Simangunson Dukung Nurdin Halid Jadi Ketua Umum PELTI

“Di setiap Kodam, saya kira punya kapasitas kurang lebih 500-an yang bisa direhab di situ, tapi nanti kita bicarakan juga anggarannya seperti apa,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ia meminta jajarannya untuk fokus pada penanganan penyelundupan narkoba di provinsi-provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi.

“Agar kita fokus, nanti juga saya putuskan kita tidak bekerja di semua provinsi dulu, mungkin lima provinsi teratas dengan jumlah kasus narkoba tertinggi kita fokuskan di sana, atau mungkin sepuluh besar setelah kita berdiskusi di sini,” tegas Presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *