Walai.id, Nasional – Presiden Joko Widodo menegaskan agar Indonesia tidak mengulangi sejarah pengiriman bahan mentah dalam ekspor. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap mendukung program hilirisasi yang telah dimulai.
“Dalam hal ini, kita tidak boleh mengulangi sejarah yang sudah terjadi. Kita harus berhenti mengekspor bahan mentah, dan kita harus mengingatkan para pemimpin di masa depan untuk tidak melakukan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan tentang hal ini,” kata Presiden dalam pidatonya pada acara Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang diselenggarakan di Lapangan Benteng, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Sabtu, 19 Agustus 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan ekspor bahan mentah sejak masa pemerintahan VOC Belanda, yang telah berlangsung lebih dari 400 tahun. Menurut Presiden, hal ini tidak memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
“Sudah lebih dari 400 tahun kita selalu mengekspor bahan mentah, sejak zaman VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tetapi hasilnya sangat kecil,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa situasi serupa terjadi pada tahun 1970 dan 1980, ketika komoditas yang dikendalikan oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah pada penerimaan negara.
“Dulu, Indonesia mengalami ledakan minyak pada tahun 70-an, tetapi kita tidak mendapatkan keuntungan tambahan dari sana. Pada tahun 80-an, kita melihat pertumbuhan industri kayu, banyak hutan yang ditebang, tetapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” paparnya.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus mengampanyekan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah pada pendapatan negara. Presiden memberikan contoh nyata dengan kasus ekspor nikel mentah yang melonjak setelah dihentikan.
“Contohnya adalah nikel. Sebelum tahun 2020, ketika kita masih mengekspor bahan mentah, pendapatan dari ekspor nikel hanya sekitar 2,1 miliar USD, setara dengan sekitar 32 triliun rupiah. Namun, setelah kita melakukan hilirisasi dan mengindustrialisasikannya, pendapatannya meningkat menjadi 33,8 miliar USD, sekitar 510 triliun rupiah. Berapa kali lonjumannya?” jelasnya.
Presiden melanjutkan dengan menjelaskan bahwa lonjum tersebut memberikan dampak positif pada negara, baik dalam hal pendapatan negara maupun penciptaan lapangan kerja.
“Sebelum hilirisasi, lapangan kerja cenderung tercipta di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena dari nikel, negara mendapatkan PPN, PPH perusahaan, PPH karyawan, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak, serta bea ekspor,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden berpendapat bahwa di masa depan, ketika ekspor bahan mentah dari berbagai komoditas dihentikan, ini akan mendorong lebih banyak lapangan kerja terbuka di dalam negeri.
“Jika kita menghentikan ekspor bauksit, tembaga, timah, batu bara, minyak kelapa sawit CPO, ekspor rumput laut mentah, dan ekspor ikan mentah, berapa banyak lapangan kerja yang dapat diciptakan di dalam negeri?” pertanyaannya.
Namun, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa untuk menjaga hal ini, diperlukan keberanian serta kerja sama dan persatuan antar semua komponen bangsa.
“Namun, semua ini memerlukan kerja sama, semua ini memerlukan persatuan, dan semua ini memerlukan semua kekuatan dari komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih dan berusaha,” ucapnya.