Walai.id, JAKARTA – Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah saat ini diarahkan untuk menjadi penggerak pembangunan. Efisiensi birokrasi akan mempengaruhi sejauh mana tujuan pembangunan tercapai.
Birokrasi yang baik akan membantu mempercepat upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan investasi, serta menyelesaikan masalah-masalah negara.
“Seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi harus langsung menyasar masalah-masalah utama dalam pembangunan yang bisa berdampak positif secara nyata,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara virtual pada Rabu (09/08/2023).
Untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai pendorong pembangunan, perlu dilakukan beberapa langkah seperti menyempurnakan kebijakan yang tumpang tindih, merampingkan proses bisnis, meningkatkan manajemen kinerja, menerapkan sistem merit, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Menteri Anas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar reformasi birokrasi memiliki dampak positif, tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tetapi juga menghasilkan birokrasi yang responsif dan efisien. Birokrasi yang sebelumnya berfokus pada aturan, harus bertransformasi menjadi birokrasi yang berorientasi pada kinerja, berkolaborasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mempercepat dampak dari reformasi birokrasi, dilakukan melalui program Reformasi Birokrasi Tematik, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan prioritas Presiden.
Dalam rangka menuju pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, ada empat langkah strategis yang ditempuh, termasuk pemilihan kandidat untuk jabatan dengan mekanisme seleksi terbuka, memilih individu yang memiliki kinerja baik, membentuk talent pool, dan meramalkan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi juga mencakup perbaikan layanan kepegawaian, termasuk pemangkasan proses dalam mutasi dan kenaikan pangkat yang sebelumnya rumit menjadi lebih efisien.
“Rapat ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan layanan kepegawaian. Ini juga akan didukung oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut juga Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Anna Hasnah Hasaruddin, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta kepala daerah dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.