Walai.id, Maros – Beragam program bakal digagas pemerintah Kabupaten Maros untuk menekan kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak. Salah satunya dengan membentuk keluarga asuh.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengatakan jika daerah lain menggunakan pola bapak asuh sebagai bentuk penanganan stunting maka ia ingin Kabupaten Maros melakukn hal yang berbeda.
“Kita ingin membentuk keluarga asuh,” katanya saat membuka pertemuan Diseminasi audit kasus stunting di ruang pola kantor bupati, Rabu, 28 September 2022.
Politisi Golkar itu mengatakan, saat ini Kabupaten Maros menempati peringkat kedua tertinggi di Sulsel.
“Kita harus melakukan pencegahan dini, seperti melakukan edukasi untuk calon pengantin, ibu hamil kemudian melakukan perencanaan,” imbuhnya
Suhartina pun meminta untuk segera dilakukan penanganan kasus stunting.
“Jika tidak memiliki BPJS, KIS itu akan menjadi urusan rumah sakit, bawa saja kerumah sakit, katakan saja ini perintah bu Wabup, nanti saya yang akan urus,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, Fitri Adhecahya mengatakan Pemkab Maros akan membuat inovasi keluarga asuh.
“Kan daerah lain menggunakan pola bapak asuh, tapi ibu Wabup menginginkan penangannya membentuk keluarga asuh, jadi tidak hanya bapaknya saja tapi ibunya juga yang akan membertikan pengertian kepada keluarga stuntingnya,” jelasnya.
Ia mengatakan jika mereka juga mempunyai anak remaja putri dia bisa melihat anak anak yang diasuh oleh keluarganya.
“Saat ini kita belum tau bagaimana kedepannya, memang sebaiknya semua OPD bertanggung jawab pada beberapa anak asuh,” bebernya.
Beberapa penyebab stunting, kata fitri diantaranya menikah diusia muda serta tidak terpenuhinya gizi ibu saat hamil.
Sementara itu Koordinator Bidang KBKR BKKBN Sulsel, Ihsan mengatakan audit kasus stunting dilakukan di Maros untuk menggali kasus-kasus stunting yang sulit untuk diatasi dan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran tertentu.
“Kita akan melihat berapa keluarga yang beresiko tinggi terkenan stunting dan tentunya harus ada tindakan,” ujarnya.
Ia mengatakan semua pihak harus terlibat untuk penanganan stunting.
“Semuanya harus berkolaborasi, baik dari dinas PU,sosial, Dinas Kesehatan,Bappeda semuanya harus terjun kelapangan,” rincinya.
Ia mengatakan audit dilakukan selama dua kali pendampingan.
“Diseminasinya juga dilakukan selama dua kali,” tutupnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros mencatat, sebanyak 3722 kasus stunting.